Telaah Sistem Pengkaderan PMII

Ketua Umum PC Sumenep 2015-2016

 Sistem pengkaderan PMII adalah upaya pembelajaran yang terarah, terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi, mengasah kepekaan, melatih sikap, memperkuat karakter, dan memperluas wawasan agar menjadi manusia yang santun, cerdik, cendikia, terampil dan siap menjalankan roda organisasi untuk mencapai cita-cita per juangannya.

Ada lima argumentasi mengapa harus ada pengkaderan. Pertama, sebagai pewarisan nilai-nilai (argumentasi idealis). Kedua, pemberdayaan anggota (argumentasi strategis). Ketiga, memperbanyak anggota (argumnetasi praktis). Keempat, persaingan antar kelompok (argumentasi pragmatis) dan yang kelima sebagai mandataris organisasi (argumnetasi administrative). 
     Secara filosofis, pengkaderan PMII hendak mencipta manusia merdeka (independent). Sementara proses pengkaderan itu menuju pada satu titik, yakni mencipta manusia Ulul Albab. Pengertian sederhananya adalah manusia yang peka terhadap kenyataan, mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah, giat membaca tanda-tanda alam yang kesemuanya dilakukan dalam rangka berdzikir kepada Allah SWT, berfikir dari berbagai peristiwa alam, sejarah masyarakat, serta firman-firman-Nya. Pengertian Ulul Albab ini disarikan dalam motto dizkir, fikir, amal sholeh.

    PMII merupakan organisasi kaderisasi dengan basis massa terbesar di Indonesia. Besarnya massa yang dimiliki, menuntut PMII harus mampu mengantarkan warganya memahami realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya. Oleh karena itu, sistem pengkaderan di PMII diarahkan pada terciptanya individu-individu yang merdeka, otonom, independen, baik dalam bepikir, bersikap maupun berperilaku serta memiliki kapasitas dan kepedulian berpartisipasi secara kritis dalam setiap aksi perubahan menuju tatanan masyarakat yang PMII cita-citakan.

    Kader merupakan ruh organisasi (ahli waris nilai-nilai Ke-PMII-an). Pengkaderan di PMII harus diformulasikan secara sistemik dan terencana. Pola pengkaderan di PMII haruslah mengandung esensi dalam rangka memformulasikan tahapan jenjang kaderisasi yang dibangun di atas kerangka pijakan yang jelas dan mesti dimiliki oleh kader. Selain itu, pengkaderan PMII juga harus diproyeksikan pada terlaksananya pola kaderisasi yang tersusun secara reguler dan berjenjang serta sesuai dengan visi dan misi organisasi.

    Problem mendasar PMII hari ini adalah sulitnya mencari “kader ideologis”, yaitu berpegang teguh pada nilai-nilai ahlusunnah waljamaah ala PMII. Harus diakui, pragmatisme yang dibangun (disadari atau tidak) oleh beberapa kader atau alumni PMII yang mencoba membangun loyalitas kader dengan setumpuk tawaran pragmatisme, telah mengakibatkan kader-kader PMII mengalami deviasi (erosi idealisme dan moral) dari tujuan semula sebagai organisasi kader. Kentalnya pragmatisme, membawa runtuhnya nilai-nilai ideologis kader akan sistem nilai, keyakinan dan sikap yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Apapun taruhannya, hal ini berimplikasi pada menurunnya kadar kritisisme pemikiran dan gerakan yang membuat PMII mengalami degradasi cukup tajam di sana–sini.

    Indikator termudah adalah sulitnya kita mencari korelasi nyata antara sepak-terjang kader dengan basis ideologi dan paradigma yang dimiliki PMII miliki. Hemat saya, dari beberapa penglihatan sederhana dengan beberapa sahabat lainnya, ada kecenderungan besar dari para pengurus atau kader PMII bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, lebih banyak merupakan “reaksi spontan” atas realitas yang terjadi, bukan berdasarkan implementasi proses (hasil) pengkaderan sistemik dari PMII. Artinya, PMII hanya mampu memberikan wadah saja untuk berkiprah, tetapi gagal memberikan “atmosfir” kondusif yang mampu mendorong terciptanya proses dan hasil kaderisasi yang terbaik sesuai dengan mekanisme atau pola pengkaderan yang ada di PMII. Kalau toh kemudian ada beberapa kader PMII yang kritis, piawai dalam gerakan aksi jalanan dan pemberdayaan, serta “melek wacana” (intelek), itu lebih dikarenakan kuatnya kemauan dan kerja keras individu kader itu sendiri, bukan imbas nyata dari proses pengkaderan terencana dan sistemik dari PMII. Bahkan, yang lebih ekstrim, ada kecendrungan bahwa kalau mereka ingin mengasah dan menambah kemampuan intelektual serta menemukan habitat yang kondusif bagi pergulatan dengan segala discursus keilmuan, keislaman ataupun filsafat, harus mencarinya ditempat lain di luar PMII. Mereka lebih banyak bergabung dengan kelompok kajian-kelompok kajian yang didirikan oleh para mantan alumni PMII, komunitas NU lainnya ataupun oleh kelompok diluar tradisi PMII atau NU sendiri. Begitu pula dengan sahabat-sahabat kita yang sangat getol dengan “gerakan jalanan”, lebih merasa punya eksistensi dan terakomodasi di berbagai organisasi semi legal, bukan di PMII.

    Fenomena di atas, sungguh meresahkan, sebab PMII tidak lagi diyakini mampu mewadahi segebok idealisme mahasiswa, baik dalam ranah pemikiran ataupun gerakan, justru kelompok kajian dan organisasi semi legal yang tidak memiliki kaitan struktural apapun dengan PMII yang mampu memberikan apa yang mereka butuhkan. Memang hal ini tidak bisa digeneralisir sedemikian rupa, tetapi sekecil apapun kadar kecenderungan di atas, tetap harus menjadi konsentrasi bersama dari seluruh pengurus dan aktifis PMII dimanapun saja, agar fenomena ini tidak semakin menggelinding membentuk bola salju yang kian membesar, dan pada satu saat nanti benar-benar mencerabut tradisi kritisisme yang selama ini telah dibangun.

     Dasar teologis, filosofis maupun paradigmatik sistem dan pola pengkaderan di PMII sebenarnya sudah cukup baik, bahkan oleh beberapa kalangan di luar PMII diakui cukup komplit, terpadu, berbobot, dan dalam sisi metodologi cukup sistematis daripada yang ada di organisasi kemahasiswaan lainnya. Namun, harus diakui bahwa persoalannya kemudian adalah bagaimana mendia logkan sistem dan panduan pengkaderan sehngga mampu melahirkan kader-kader yang ideologis, visioner, dan lain sebagainya sesuai yang PMII cita-citakan.

Sejumlah persoalan di atas merupakan realitas obyektif sebagai implikasi dari persentuhan PMII dengan berbagai kondisi obyektif internal organisasi, kampus, dan lingkungan sekitarnya. Sebagai upaya menjawab tantangan di atas maka seharusnya PMII mendasarkan pola pengkaderannya pada kebutuhan lokal kader PMII di setiap daerah masing-masing, pola pengkaderan yang melihat dan memadukan setiap potensi, peluang, dan kecendrungan kader PMII untuk menjawab kelemahan – kelamahan yang ada di PMII.